ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HUKUM UNTUK BERIBADAH BAGI PEKERJA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN PASAL 80 NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Abd Rohman. NIM: 11636210001. Analisis Yuridis Pelanggaran Hukum Untuk Beribadah Bagi Pekerja Dalam Perspektif Undang – Undang Ketenagakerjaan Pasal 80 Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Pidana Islam Program Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Hukum Dan Syari’ah Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan. Pembimbing: Nurhidayah, S.Sos., M.H.
Pelanggaran hukum merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan, maupun norma hukum lainnya." Sedangkan pelanggaran hukum untuk beribadah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang menjamin hak beribadah, seperti mengganggu pelaksanaan ibadah, menghina, atau merusak tempat ibadah. Selain itu, pelanggaran ini juga mencakup kelalaian pemerintah atau aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersebut.
Penulis menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk meninjau ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual guna memahami teori-teori yang relevan, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan berbagai sistem hukum. Sumber data hukum diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti literatur hukum, serta bahan tersier seperti ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis. Untuk memastikan validitas data, penulis menerapkan metode uji keabsahan berupa transferability, dependability, dan confirmability. Analisis data dilakukan melalui pendekatan interpretatif dan konstruktif guna memperoleh pemahaman yang mendalam. Hasilnya adalah kesimpulan mengenai pelanggaran hak beribadah oleh pekerja dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa tindakan menghalangi atau membatasi hak pekerja untuk menjalankan ibadah tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan menurut hukum pidana di Indonesia. Perbuatan tersebut tidak hanya mencederai hak asasi manusia, tetapi juga memenuhi unsur-unsur delik yang dapat dipidana. Oleh karena itu, pelaku pelanggaran dapat dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara dengan jangka waktu minimum satu tahun dan maksimum empat tahun. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai sanksi berupa denda, yang besarannya berkisar antara Rp. 100.000.000 hingga Rp. 400.000.000. Dalam hukum pidana islam pelanggaran hukum untuk beribadah bagi pekerja masuk dalam ranah takzir karena tidak ada Nash hadist ataupun Al-Qur’an yang menjelaskan dengan tegas dan secara detail tentang sanksi pelanggaran hukum untuk beribadah bagi pekerja.

Kata kunci: Pelanggaran hukum, Hak beribadah, Sanksi