ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI (STUDI KASUS: KASUS PENCURIAN LERGUNONG)

Shohibul Liwa’. 2025. 11636210026. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum
Positif Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Tidak Ditindaklanjuti (Studi
Kasus: Kasus Pencurian Lergunong). Program Studi Hukum Pidana Islam,
Institut Agama Islam Fakultas Hukum Dan Syari’ah Institut Agama Islam
Syaichona Moh. Cholil Bangkalan. Pembimbing: Achmad, M.H.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus tindak pidana pencurian
yang terjadi di Desa Lergunong, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, yang
hingga kini tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian meskipun telah tersedia alat
bukti permulaan yang cukup, seperti sidik jari pelaku dan kerusakan properti rumah
korban. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan
hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam sistem hukum positif Indonesia,
serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kondisi tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem hukum positif
dalam menangani kasus pencurian yang tidak ditindaklanjuti, serta mengkaji
relevansi hukum pidana Islam sebagai alternatif sistem keadilan yang berbasis pada
nilai keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak milik. Dalam penelitian ini,
wawancara terhadap pihak korban dilakukan secara terbatas sebagai ilustrasi
pendukung untuk memperkuat urgensi permasalahan yang dikaji.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal
research), dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan,
doktrin hukum, literatur fikih, serta sumber hukum sekunder lainnya yang relevan
dengan fokus pembahasan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap
norma hukum yang ada dan dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiaran terhadap tindak pidana
pencurian merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dalam
sistem hukum positif, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum
Islam yang mewajibkan ditegakkannya hukuman apabila syarat hukum telah
terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan etika penegakan hukum serta
integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional agar tercipta
keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bermuatan moral dan sosial