ANALISIS YURIDIS PENGEDARAN UANG PALSU PERSPETIF PASAL 26 UURI NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM

ABSTRAK

Moh Tdofir. 2025. 11636210021. Analisis Yuridis Pengedaran Uang Palsu Perspetif Pasal 26 UURI Tentang Mata Uang Dan Hukum Pidana Islam Program Studi Hukum Pidana Islam IAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan Madura. Pembimbing: Dr. vicky Izza El Rahma M.Th.I

Peredaran uang palsu merupakan tindak pidana yang mengganggu stabilitas ekonomi dan merugikan Masyarakat secara luas.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data utama. Hasil penelitian untuk menganalisis secara yuridis bagaimna ketentuan hukum positif di Indonesia dan menunjukkan bahwa Pasal 26 UURI tentang Mata Uang mengatur sanksi pidana yang cukup tegas bagi pelaku pemalsuan uang. Sementara itu, dalam Hukum Pidana Islam, peredaran uang palsu dikategorikan sebagai tindak kejahatan berat (jarimah) yang dapat dikenakan hukuman ta'zir sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Kedua sistem hukum tersebut memiliki kesamaan dalam memandang peredaran uang palsu sebagai tindakan yang merugikan negara dan masyarakat serta diberikan sanksi tegas demi menjaga keadilan dan kestabilan ekonomi. Dengan demikian, penerapan aturan atau sanksi pada kasus perdaran uang palsu dalam perspektif pasal 26 UURI Tentang Mata Uang dan hukum pidana islam dapat menjadi jalan alternatif penyelesaian yang lebih baik dan berkeadilan, namun harus tetap mempertimbangkan hak hak korban serta prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum