TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 454/Pid.B/2024/PN.Sby PERSPEKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Abstrak
Torik Fadli. 2025. 11636210029. Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Dalam Kasus Penganiayaan Berat Di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/Pn.Sby Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam IAI Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan Madura
Pembimbing: Bpk. Mufti Shohib, SH., MH

Putusan bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian Sera Afrianti menimbulkan berbagai polemik dan sorotan publik luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian yuridis dalam putusan tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perspektif Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.
Berdasarkan temuan penulis, tindakan terdakwa yang terbukti melakukan kekerasan dengan menggunakan kendaraan, hingga menyebabkan kematian korban, memenuhi unsur Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang berakibat kematian. Dalam hal ini, penulis mendasari terpenuhinya unsur-unsur perbuatan dari terdakwa berdasarkan pengamatan pada keterangan saksi dan berbagai alat bukti, seperti CCTV dan hasil Visum Repertum dari korban yang menunjukan banyak luka fatal akibat benda tumpul.
Sementara itu, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja murni (amdun mahdun), dikarenakan penggunaan alat yang membahayakan dan adanya kesadaran atas akibat fatal. Oleh karena itu, putusan bebas terhadap terdakwa dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Tentunya dalam penelitian ini merekomendasikan adanya evaluasi terhadap independensi dan profesionalisme hakim dalam memutus perkara yang menyangkut keadilan, hak, dan nyawa manusia.