ANALISIS YURIDIS GERAKAN SEPARATIS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSEPEKTIF UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindakan separatis oleh KKB OPM berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap separatis oleh KKB OPM menurut UU No. 5 Tahun 2018? dan (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap separatis oleh KKB OPM menurut hukum pidana Islam?
Penelitian ini menggunakan metode Library Research dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan separatis yang dilakukan oleh KKB OPM telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6–10 UU No. 5 Tahun 2018, yang mencakup penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, dan intimidasi untuk menciptakan suasana teror, yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tindakan tersebut secara yuridis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Dalam perspektif hukum pidana Islam, aksi separatis yang mengandung unsur bughat (pemberontakan bersenjata terhadap otoritas sah)