ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DALAM PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Penelitian ini mengkaji larangan terhadap tindakan pemalsuan akta
autentik yang dilakukan oleh notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 264
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan telaah dari sudut pandang
hukum pidana Islam. Akta autentik memiliki daya pembuktian yang kuat dan
merupakan alat bukti yang vital dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena
itu, tindakan pemalsuan, khususnya bila dilakukan oleh notaris, dianggap sebagai
pelanggaran berat yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap profesi
notaris.
Penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHP, pemalsuan akta autentik
oleh notaris dipandang sebagai kejahatan serius karena dilakukan oleh pejabat
umum, sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan ini tergolong
dalam kategori jarimah ta‟zir yang hukumannya ditentukan oleh hakim karena
mengandung unsur penipuan serta pengkhianatan terhadap amanah.
Kesimpulannya, baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum pidana Islam,
pemalsuan akta autentik oleh notaris merupakan pelanggaran serius yang layak
dikenai sanksi berat guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.