ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU PENIPUAN PLATFORM TRADING ONLINE (BINARY OPTION) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 1 TAHUN 2024 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tindak pidana
penipuan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam,
khususnya yang berkaitan dengan praktik investasi ilegal seperti binary option.
Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum terhadap
tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta
bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap praktik binary option yang
berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik binary
option dalam banyak kasus mengandung unsur penipuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 378 KUHP serta berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik karena dilakukan melalui media elektronik dan platform
digital. Praktik tersebut mengandung unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta
adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Selain itu,
dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik binary option cenderung mengandung
unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan tadlis (penipuan), sehingga
termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi ta’zir.
Kesimpulannya, baik hukum positif dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik maupun hukum pidana Islam memiliki kesamaan dalam melarang praktik
penipuan, termasuk dalam bentuk modern seperti binary option. Oleh karena itu,
diperlukan penegakan hukum yang tegas serta peningkatan literasi masyarakat agar
tidak mudah terjerumus dalam praktik investasi ilegal.