TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE PORN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana
pelaku penyalahgunaan deepfake porn berbasis AI dalam perspektif UndangUndang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta
pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan tersebut. Deepfake porn
merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang memanfaatkan teknologi AI
untuk memalsukan identitas visual seseorang dalam konten pornografi, sehingga
berdampak pada pelanggaran hak privasi, kehormatan, dan martabat individu.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi
pustaka dan literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin dan
pandangan ulama. Analisis dilakukan guna mengkaji elemen pertanggungjawaban
pidana serta pandangan Islam terhadap kejahatan berbasis teknologi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan AI dalam
bentuk deepfake porn dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan
ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27 Ayat (1) dengan
dijerat Pasal 45 Ayat (1). Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam,
perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah qadzaf. Dengan demikian, baik hukum
positif maupun hukum pidana Islam memandang serius perbuatan ini dan
memberikan dasar pertanggungjawaban hukum bagi pelaku.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Deepfake Porn, Hukum Pidana Islam.