ANALISIS YURIDIS PEREDARAN ILEGAL ANABOLIK STEROID PERSPEKTIF UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Rendra Aditya putra, 2026, 11636220017. ANALISIS YURIDIS PEREDARAN ILEGAL ANABOLIK STEROID PERSPEKTIF UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Hukum dan Syariah Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan Madura.
Pembimbing: Nurhidayah, S. Sos., M.H.
Fenomena peredaran ilegal anabolik steroid di Indonesia dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan performa fisik, terutama di kalangan atlet dan pengguna gym. Penyalahgunaan steroid anabolik yang seharusnya digunakan di bawah pengawasan medis ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan, seperti gangguan jantung, kerusakan hati, dan gangguan psikologis, serta berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan deduktif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran ilegal anabolik steroid menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sediaan farmasi yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda, serta juga melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Dalam perspektif hukum pidana Islam, peredaran tersebut dikategorikan sebagai jarīmah ta‘zīr karena mengandung unsur bahaya (ḍarar) dan bertentangan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan akal (ḥifẓ al-‘aql).
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa baik hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam sama-sama melarang peredaran ilegal anabolik steroid karena membahayakan individu dan masyarakat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan zat tersebut.