ANALISIS YURIDIS TERHADAP PESTA SEKS SESAMA JENIS DI SURABAYA BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Fauzi, Fauzi (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PESTA SEKS SESAMA JENIS DI SURABAYA BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Other thesis, Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil.

[thumbnail of PENDAHULUAN.pdf] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (857kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (302kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (343kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (230kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (443kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (173kB)

Abstract

Fauzi, 2026, 11636220007. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pesta Seks Sesama Jenis Di Surabya Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Perspektif Hukum Pidana Islam. Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Hukum dan Syariah Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil. Pembimbing: Nurhidayah, S.Sos., M.H.

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta perspektif Hukum Pidana Islam (fiqh jināyah). Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana penerapan Pasal 10 UU Pornografi terhadap perbuatan mempertontonkan aktivitas seksual di ruang tertentu, serta bagaimana perbuatan tersebut dikualifikasikan dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung analisis hukum Islam untuk memberikan perspektif komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 10 UU Pornografi dapat diterapkan apabila unsur “mempertontonkan diri atau orang lain yang bermuatan pornografi” di muka umum atau ruang yang dapat diakses publik dapat dibuktikan secara sah. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini sering menghadapi tantangan dalam penentuan batas ruang publik dan unsur pembuktian. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai jarimah ta‘zir karena tidak memenuhi syarat ketat hudud, terutama dalam aspek pembuktian, sehingga penentuan sanksinya diserahkan kepada kebijakan hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan.
Kesimpulannya, terdapat keselarasan tujuan antara UU Pornografi dan Hukum Pidana Islam dalam menjaga moralitas dan ketertiban umum, meskipun pendekatan hukumnya berbeda. UU Pornografi menekankan aspek legal-formal, sedangkan hukum Islam menitikberatkan pada aspek moral, pencegahan, dan kemaslahatan (maqāṣid al-syarī‘ah). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih komprehensif dalam merespons fenomena sosial yang berkembang.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Pornography, Ta'zir, Fiqh Jinayah, Article 10 of the Pornography Law, Islamic Criminal Law.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Fauzi Fauzi
Date Deposited: 21 Jul 2026 09:02
Last Modified: 21 Jul 2026 09:02
URI: http://repo.iaisyaichona.ac.id/id/eprint/454

Actions (login required)

View Item
View Item