ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENEGAKAN KEADILAN

Ali Rohim, NIM: 11636210007. Kajian mengenai tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi ditinjau dari perspektif hukum pidana umum dan hukum pidana Islam dalam rangka penegakan keadilan. Program Studi Hukum Pidana Islam, Institut Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Madura. Dosen Pembimbing: Nurhidaya, S.Sos., M.H.
Tindak pembunuhan dengan mutilasi merupakan kejahatan berat yang menjadi tantangan bagi sistem hukum dalam menjatuhkan sanksi yang adil. Kajian ini menelusuri persoalan tersebut melalui sudut pandang hukum pidana Indonesia dan hukum Islam dengan metode pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum mengakui keseriusan tindak pidana ini, meskipun terdapat perbedaan dalam pemberian sanksinya: hukum positif cenderung bersifat pembalasan (retributif), sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada pemulihan (restoratif). Untuk mencapai keadilan, diperlukan keseimbangan antara aturan hukum, nilai-nilai kemanusiaan, dan hak asasi manusia.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, fatwa ulama, serta. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan kompratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana masing-masing sistem hukum mengatur dan menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi, serta mengevaluasi sejauh mana kedua sistem tersebut mampu mencerminkan prinsip keadilan secara substantif.
Penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan yang disertai dengan mutilasi diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat yang dapat dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup, mengingat unsur kekejaman dan akibat yang ditimbulkan. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan dengan sengaja (qatl ‘amd) yang dapat dikenai hukuman qisas atau diyat, serta pelaku dilarang keras melakukan mutilasi. Kedua sistem hukum ini sama-sama mengedepankan prinsip keadilan, meskipun pendekatannya berbeda—hukum pidana nasional cenderung bersifat pembalasan (retributif), sedangkan hukum pidana Islam lebih menitikberatkan pada pemulihan (restoratif).

Kata kunci: Pembunuhan, Mutilasi, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Keadilan